Inilah contoh sebuah kabupaten yang berhasil menerapkan TIK dengan baik. Sekarang mereka menjadi daerah rujukan bagi daerah lain. Tapi mereka tak berpuas diri. Sejumlah terobosan terus digelar. Salah-satunya, membangun jaringan ke semua desa.
Pagi itu, kesibukan lalu lintas di perempatan lampu merah depan Kantor Pemkab Kabupaten berjalan normal. Sejumlah kendaraan baik roda dua, roda empat, bahkan sepeda gayuh berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada kemacetan layaknya Jakarta. Sesekali nampak pejalan kaki melewati trotoar di depan alun-alun yang terletak tepat di kantor Pemkab Sragen.
Suasana lalu lintas di depan Pemkab Sragen itu nampak jelas terlihat dari layar laptop yang tengah dioperasikan oleh salah-satu staf bagian Litbang dan Data Elektronik Pemkab Sragen. Semua terpantau melalui CCTV (Closed Circuit Television) yang dipasang di salah-satu sudut perempatan lampu merah. Tidak saja di perempatan lampu merah depan kantor Pemkab, CCTV juga dipasang di berbagai titik perempatan ruas jalan lain. Menurut Budi Sulihanto, Kepala Litbang & Data Elektronik Pemkab Sragen, terdapat 14 titik lokasi yang sudah terpasangi CCTV sejak awal 2007, yakni 4 CCTV dipasang di dalam ruang kantor Pemkab, 2 CCTV di depan kantor Pemkab, dan 8 CCTV tersebar di berbagai sudut jalan di Kabupaten dengan penduduk sebesar 865.375 jiwa ini. Yang menarik, dalam waktu dekat Pemkab akan menambah pemasangan CCTV di 20 titik.
Perluas Akses
Menurut Budi, rencana memperbanyak CCTV dilatarbelakangi oleh manfaat yang langsung dirasakan setelah terpasangnya alat tersebut di sejumlah titik. “Melalui CCTV, keamanan di wilayah Sragen khususnya di tempat keramaian bisa terjaga. Begitu juga dalam hal ketertiban,” paparnya. Praktis, terobosan yang dilakukan Pemkab Sragen mendapat respon positif dari pihak kepolisian setempat serta masyarakat.
Selain CCTV, Pemkab juga tengah berancangancang untuk membuka hot spot di empat lokasi yang menjadi area publik. “Sehingga warga bisa akses internet gratis,” terang Budi. Terobosan ini merupakan salah-satu trik Pemkab untuk mensosialisasikan TIK kepada masyarakat. “Kalau sudah ada akses internet, mereka kan jadi terpacu untuk menggunakannya,” ujar Budi lagi. Tidak berhenti di situ. Sebuah TV Plasma ukuran 4 x 4 meter akan ditempatkan di sekitar alun-alun sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat. “TV plasma juga bisa difungsikan sebagai sarana untuk menghibur warga. Semisal ada tayangan yang menarik atau teleconference dengan pusat, kita bisa sharing lewat TV tersebut,” demikian tutur pria lulusan Fakultas Pertanian UNS ini.
Apa yang dilakukan Pemkab Sragen dengan memperbanyak CCTV, membuka hot spot, memasang TV plasma merupakan pengembangan lebih lanjut dari pemanfaat ICT (Information and Communication Technology) terkait dengan program e-government. Boleh dibilang, cukup banyak terobosan yang dilakukan Pemkab Sragen dalam penggunaan TIK sehingga membuat daerah ini menjadi salah-satu rujukan kebanyakan kabupaten/kota di Indonesia sebagai model percontohan e-government. Bisa dipastikan, setiap minggu selalu ada tamu berkunjung ke kabupaten yang terletak di Jawa Tengah ini.
Bila dikilas balik, sejak 2002, kabupaten yang dinahkodai Untung Wiyono ini mulai menggunakan TI untuk menjalankan roda pemerintah. Mulai dari conneting semua satuan kerja hingga ke tingkat kecamatan, penggunaan beragam aplikasi, pelayanan publik satu pintu secara elektronis hingga melatih SDM di pemerintah agar mengerti, paham dan kini terbiasa bekerja secara elektronis. Salah-satu indikatornya bila dilihat dari penggunaan aplikasi Kantaya. Praktis semuanya serba online mulai dari daily report/monitoring/controlling setiap Satker, pengiriman data mengenai informasi dan monitoring proyek/kegiatan pada setiap Satker, agenda kerja pada setiap Satker, surat diskusi hingga forum diskusi.
Getolnya kabupaten yang separo lebih penduduknya berprofesi sebagai petani ini tak luput dari fokus utama mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Alat untuk meningkatkan kualitas layanan ya dengan TI,” tukas Untung. Nah, jangan heran bila Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang pertengahan tahun lalu berubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT), memang menyajikan layanan yang cespleng. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perizinan dengan sistem One Stop Service, proses layanan berlangsung efisien, cepat, dan transparan. “Proses dokumen juga berlangsung secara otomatis disertai adanya fasilitas tracking dokumen,” terang Kepala BPT, M. Isnadi.
Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Hal itulah, menurut Isnadi, yang langsung ditangkap Pemkab Sragen dengan segera membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sedangkan operasional secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh Bupati Sragen. Kebijakan ini didukung sepenuhnya pula oleh legislatif dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten Sragen. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka Selanjutnya pada tahun 2003 telah dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Kemudian untuk meningkatkan kualitas layanan maka pada tanggal 20 Juli 2006 institusi tersebut diubah menjadi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten dengan Perda Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006.
Saat ini lama waktu pengurusan izin, menurut Isnadi, makin diperingkas. Meski sudah ada aturan waktu, biasanya dipercepat hingga 65%nya. “Jadi kalau dalam aturan waktunya satu minggu, kami bisa menyelesaikannya hanya 3 hari,” ujarnya. Bahkan Pada tahun ini, BPT mempercepat waktu pelayanan hingga 76%. Hasilnya? Indeks kepuasan masyarakat menyentuh angka 83,6. Sebagai gambaran, BPT menangani 59 perizinan dan 10 non perizinan. Pembagian kewenangan pelayanan telah dilimpahkan ke tingkat kecamatan berjumlah 17 perizinan.
Penggunaan TIK diakui Isnadi mampu menggerakkan sektor ekonomi. Tak hanya asal bicara, ia langsung menyodorkan sejumlah data. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri dari 2002 ke 2006 menunjukkan peningkatan dari 40.785 jiwa menjadi 58.188 jiwa. Begitu juga dengan investasi. Penggunaan TIK turut mendongkrak investasi dari 592 miliar pada 2002, empat tahun kemudian tepatnya 2006 menjadi Rp 1,2 triliun. Peningkatan juga bisa dilongok dari jumlah perusahaan yang memiliki perizinan (legalitas usaha) dari 6.373 perusahaan (2004) naik 10.293 perusahaan di tahun 2006. Setali tiga uang, perkembangan jumlah perizinan melonjak 100 persen lebih dari 2.027 menjadi 5.274, hanya dalam tempo empat tahun (2002 – 2006).
Onlinekan Desa
Sepertinya, pembangunan TIK di Kabupaten ini tak pernah berhenti. Tahun ini, Pemkab membangun jaringan ke tingkat desa yang berjumlah 208 desa. Targetnya akhir Desember ini, gawe tersebut rampung. Tersedianya infrastruktur praktis dibarengi dengan kesiapan perangkat desa yang akan mengoperasikan komputer berikut aplikasinya. Adanya jaringan hingga ke tingkat desa juga bakal membuat guyuran informasi ke masyarakat semakin banyak. Salah-satu di antaranya, masyarakat petani. Nah, di tingkat desa, terdapat 3 PNS yang menangani urusan tersebut yang mengemban tugas meng-update data dan informasi, melakukan penyuluhan pertanian, serta memberdayakan masyarakat. Dengan begitu, manfaat penggunaan TI juga bisa dirasakan oleh masyarakat di Sragen yang banyak berprofesi sebagai petani dan pedagang.
Siap Membantu Daerah Lain
Bila kebanyakan daerah membangun TIK dengan melibatkan pihak ketiga, tidak demikian dengan Sragen. Kabupaten ini melakukannya sendiri. Mulai dari belanja perangkat keras sesuai dengan kebutuhan, instalasi, hingga maintenance. “Kami in-house sendiri karena kami tahu bagaimana cara instalasi hingga maintenance,” tukas Untung. Kelebihan ini lantaran Pemkab Sragen memiliki SDM TI cukup banyak, yakni sekitar 30 staf yang memiliki latar belakang ilmu komputer serta TIK. Mereka direkrut dari berbagai perguran tinggi pada tahun 2003 menyusul semakin pentingnya kebutuhan SDM TI di Kabupaten Sragen.
Lantaran semua dilakukan secara mandiri maka meski alokasi anggaran TI tidak begitu besar output yang dihasilkan maksimal. Sedikit gambaran, dalam kurun waktu 2002 hingga 2005, jumlah dana pembangunan TI hanya Rp 1,2 juta. Angka tersebut sudah meng-online-kan semua satuan kerja hingga kecamatan, pemakaian beragam aplikasi, hingga pelatihan. “Banyak yang tidak percaya dengan dana segitu kami bisa membangun TIK seperti sekarang,” tutur Budi.
Yang menarik, mengutip pernyataan Untung, SDM TI di Pemkab Sragen siap membantu Pemkab/Pemkot yang ingin menerapkan e-government. Kehandalan SDM TI di Pemkab Sragen tak perlu diragukan. Hasil kerja nyata mereka bisa ditengok dari keberhasilan penerapan e-government di Sragen. Dijelaskan Untung, pola kerja sama antara Pemkab dengan daerah lain dilakukan secara profesional. “Jangan diartikan, kami ingin komersial. Tetapi jangan sampai transport pegawai saya hingga akomodasi ditanggung oleh kami sendiri selama membantu daerah tersebut,” katanya. Soal harga, masih kata Untung, jauh lebih murah dibandingkan harga yang dipatok vendor. “Contohnya untuk pemasangan software KTP online 2 menit. Kalau membeli di tempat lain bisa mencapai Rp 2 miliar. Kami menjualnya hanya Rp 50 juta.” Adapun daerah yang sudah bekerja sama dengan Pemkab Sragen antara lain: Lebak Banten, Balangan Kalsel, dan Dumai Riau. “Ada beberapa daerah yang sudah disurvei seperti Maros Sulsel, Bone Sulsel, Pasaman Sumbar, Pacitan Jatim,” jelas Budi seraya menambahkan beberapa daerah lain sudah masuk dalam listing. Kesediaan Pemkab membantu daerah lain, tak lepas dari niatan mereka untuk memajukan Indonesia. “Kami ingin mewarnai Indonesia,” ungkap Untung.
Sumber:
http://www.majalaheindonesia.com/sragen-ed22_2.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar