Kab. Bandung harus mencontoh Kab. Sragen, Jawa Tengah, dalam menangani bencana banjir. Meski banjir yang melanda daerah Sragen hampir sama dengan Kab. Bandung, namun pemerintah daerah Sragen mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 2 tahun.
Menurut Asep Anwar, salah seorang anggota Pansus IV (Pansus Banjir dan Bencana lainnya) DPRD Kab. Bandung kepada "GM", Selasa (18/5), saat pansus mengunjungi Sragen dalam kunjungan kerja, ia sempat kaget dan kagum pada Pemkab Sragen yang begitu tanggap dalam menangani banjir. Bahkan hanya dalam kurun waktu 2 tahun, mereka bisa menanganinya hingga sekarang tidak pernah banjir lagi.
"Sragen ini dilanda banjir besar pada tahun 1997 akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Namun mereka tanggap hingga dalam kurun waktu dua tahun, banjir itu bisa teratasi," katanya.
Pemkab Sragen, lanjut Asep, melakukan beberapa hal dalam menangani banjir. Untuk memonitoring banjir, mereka memasang kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) di beberapa pos dari mulai hulu sungai hingga hilir. Dengan demikian ketika Sungai Bengawan Solo meluap, baik pemerintah maupun masyarakat sudah siaga.
"Tidak hanya itu, pemerintah memberikan drum dan bambu yang siap disusun menjadi rakit. Dengan demikian ketika banjir datang, masyarakat bisa langsung mengungsi ke tempat yang lebih aman dan mengevakuasi harta miliknya dengan rakit tersebut. Untuk pengungsian pun pemerintah sudah menyediakannya hingga masyarakat yang mengungsi tidak perlu bingung mau mengungsi ke mana," katanya.
Ia mengatakan, hal tersebut didukung dengan kesadaran masyarakat setempat yang sangat tinggi. Secara sukarela mereka menghibahkan lahan mereka dan pindah ke tempat yang lebih aman. "Tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana banjir bersama pemerintah sangat tinggi. Ini juga karena pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan banjir, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut Asep menuturkan, jika Kab. Sragen bisa mengatasi banjir, maka Pemkab Bandung harus menirunya, baik dengan menyediakan pengungsian, pemberian drum dan kayu, pemasangan CCTV, dan lainnya. Agar masyarakat sadar untuk pindah ke tempat yang lebih aman, pemerintah pun terus melakukan sosialisasi.
"Makanya Pemkab Bandung harus terus melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa pindah ke tempat aman dengan kesadaran mereka sendiri. Langkah lainnya, Pemkab Bandung harus mengikuti langkah Pemkab Sragen seperti pencegahan dini dengan sistem monitoring dan lainnya," tegasnya.
Hal yang sama dikatakan Dadang Supriatna, salah seorang anggota Pansus IV dari Fraksi Golkar. Menurutnya, hal yang patut ditiru Pemkab Bandung adalah dalam perencanaan penanganan banjir. Pemkab Sragen melakukan berbagai perencanaan yang langsung diaplikasikan di lapangan. Seperti pembuatan MoU antara pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, dan masyrakat. MoU tersebut dilakukan dalam hal pembuatan embung, menyodetan, dan pelebaran sungai serta reboisasi hulu sungai.
"Dalam pembuatan embung, masyarakat dengan sukarela menghibahkan tanahnya, sedangkan untuk pengerukan dilakukan peme-rintah," katanya. (B.97)**
Sumber:
http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100519090333&idkolom=beritautama
19 Mei 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar